Rabu , November 25 2020
Home / Tak Berkategori / Profesionalisme Layanan ASN Dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

Profesionalisme Layanan ASN Dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

Profesionalisme Layanan ASN Dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

Oleh : Drs. ADIRAMA BAHAN, M.T.

Kita tentu sudah mulai harus akrab dengan suatu kondisi global terutama dikalangan masyarakat regional ASEAN yang memulai suatu keterbukaan kehidupan dan pertumbuhan dibidang ekonomi dimana untuk negara-negara ASEAN khususnya setiap warga negara bersangkutan diberikan ruang yang sama untuk berusaha pada bidang ekonomi yang disepakati oleh negara-negara ASEAN termasuk negara kita Indonesia dan lebih lanjut semua wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesiatidak terkecuali Propinsi Kalimantan Tengah dan khususnya kota cantik Palangka Raya. Ini berarti kita masyakat Kota Palangka Raya khususnya akan harus menerima kondisi ini dengan hati yang senang dan tulus dan tidak terkecuali pula dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nantinya harus pula menerima kualifikasi standar layanan publik internasional dalam berbagai aspeknya. Untuk menyesuaikan dengan kualifikasi dimaksud maka ASN dibidang ekonomi dimaksud haruslah memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh standar minimal negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Laos, Vietnam dan Kamboja dan tentunya negara kita Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai paket regulasi nasional guna memberikan layanan publik (Public Service) yang cepat, tepat, efektif serta efisien yang bertujuan untuk merangsang mengalirnya Investasi dari dalam maupun luar negeri, juga tentulah untuk memenuhi komitmen pemerintah Republik Indonesia terhadap negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah.. untuk menindaklanjuti hal tersebut maka seluruh tingkatan pemerintah baik dipusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan terumata SKPD haruslah dengan sigap dan cepat serta realitis untuk mengikuti dan memenuhi ketentuan dimaksud.

  1. Lembaga Layanan Publik.

Lembaga layanan publik yang diinginkan itu bagaimana? Yang diharapkan untuk dapat memenuhi kualifikasi dimaksud. Bentuk dan strukturnya seperti sistem layanan satu pintu yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya telah ada, namun pada kenyataannya lembaga ini masih sangat memerlukan penyempurnaan disana sini termasuk didalamnya penyesuaian dan perbaikan landasan hukumnya baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwali) dan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan berbagai SKPD lainnya, artinya harus segera diinventarisasi peraturan yang berkaitan termasuk kaitannya dengan paket regulasi ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Lembaga yang miskin struktur kaya fungsi, birokrasi yang tidak berbelit belit, one stop service .

  1. Kualifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kapal besar yang bernama Pemerintah Kota di Kota Palangka Raya ini akan dibawa oleh siapa dengan kualifikasi yang bagaimana? agar dapat melayani masyarakat kota Palangka Raya dan segenap lapisan termasuk tamu-tamu kita dan saudara kita dari negara-negara asean lainnya bahkan dari mancanegara. Dari berbagai teori kita dapat menyimpulkan “ The right man on the right job” atau “ the right man on the right place” atau kita dapat pula berkata “ man behind the gun” untuk sampai pada teori dimaksud kita perlu melihat potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada pemerintah kota Palangka Raya. Jika terjadi keadaan potensi yang kurang tentu telah pula tersedia fasilitas pendidikan dan pelatihan peningkatan skill dan kualifikasi aparatur yang kita harapkan untuk nantinya ditempatkan pada job-job yang telah tersedia. Sesuai dengan Undang Undang ASN maka penempatan personal pada berbagai job harus melalui “ lelang jabatan” oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

  1. Rekrutmen.

Pada masa lalu dengan segala permohonan maaf, rekrutmen PNS dilakukan hampir dapat dikatakan bukanlah untuk mendapatkan kualifikasi yang dibutuhkan akan tetapi lebih banyak ditentukan oleh kebijakan akan membuka lapangan kerja semata atau keinginan politik yang kental dalam pencitraan semata, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang, bahkan promosi kental pada syarat-syarat non teknis dan lebih beraplikasi politis. Kedepan tentu cara-cara yang demikian sangat tidak kita harapkan,dan guna mendapatkan masa depan bangsa yang tata tentram kerta raharja. Guna mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dan berintegritas yang tinggi tentunya kita harus menyerahkan pada “mekanisme normatif” yang juga memperhatikan kearifan lokal.       Pada era ini kualifikasi tambahan wajib adalah kemampuan bahasa inggris untuk semua job layanan publik, tetapi ini bukan berarti kita hanya menjadi negara yang menunggu masuknya investor tetapi juga kita dapat menjadi investor dinegara sesama ASEAN, dan untuk dapat menjadi pengeksportinvestasi dan sumber daya manusia kita juga harus mampu dan hal ini telah ditunjukan oleh beberapa kekuatan persero nasional seperti PT.PAL, PT.PINDAD dan PT.DIRGANTARA juga PT. PERTAMINA, dan lain-lain masih banyak lagi. Ini berarti sumber daya persero kita hampir dapat dipastikan telah dapat berkompetisi dengan negara lain.      Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang diharapkan, pemerintah kota Palangka Raya dan daerah lainnya di Indonesia, persoalan yang kita hadapi adalah Political Will, ini bukanlah hal yang terlalu sulit karena hampir semua fasilitas yang diperlukan untuk peningkatan kualitas sudah tersedia. Pertanyaannya, apakah pemerintah telah tertuju pada hal dimaksud dan telah menerapkan sistem yang berorientasi pada penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif, termasuk didalamnya respon dari lembaga-lembaga pendidikan dan Perguruan Tinggi yang ada dikota Palangka Raya untuk mencetak lulusan yang siap pakai dan tentunya berkualitas. Mengingat “Visi Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan dan Pariwisata…” maka sangat layaklah Kota Palangka Raya menjadi kota yang siap untuk menghadapi “Era MEA” dengan ASN yang profesional. Menghadapi tantangan situasi yang sudah mulai kita masuki yaitu MEA, maka tidak ada pilihan lain bagi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali pemerintah kota Palangka Raya maka kesiapan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan melayani adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri dan untuk itu Pemerintah kota melalui SKPD terkait pengelolaan SDM harus segera memprogramkan kegiatan minimal mulai dari “Perubahan Anggaran 2016” dengan mengadakan reposisi, kursus-kursus dan diklat teknis guna mempersiapkan personal ASN yang profesional dimaksud. (Oleh : Drs. ADIRAMA BAHAN, M.T,BPP Kota Palangka Raya, Sumber : Buletin BPPIT Palangka Raya Edisi III/ Tahun II/ 2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*