Rabu , Juli 15 2020
Home / Berita Terbaru / Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian Dibatalkan, Kembali ke Aturan Lama
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian Dibatalkan, Kembali ke Aturan Lama
Foto: Humas Kemendagri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian Dibatalkan, Kembali ke Aturan Lama

Foto: Humas Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri akhirnya mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP). Langkah ini diambil setelah aturan yang diteken Tjahjo Kumolo itu menuai kritik dari sejumlah pihak. 

Mengutip situs kemendagri.go.id, “Dengan berbagai pertimbangan saya sebagai Mendagri membatalkan Permendagri tersebut yang memang belum diedarkan dengan pertimbangan akan menyerap aspirasi berbagai kalangan khususnya akademisi, lembaga penelitian dan DPR secara mendalam,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (6/2).

Jadi kata Tjahjo, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018, diputuskan dibatalkan. Selanjutkan akan di-update atau diperbaiki, setelah mendapat masukan dari para akademisi, lembaga penelitian dan DPR. Akan digelar FGD, pada Kamis, 8 Februari 2018.

Menurut Tjahjo, dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 ini, maka aturan tentang penelitian ini dikembalikan kepada regulasi sebelumnya, yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 

Sayangnya, regulasi yang dinilai kontradiktif dengan aktivitas riset ini hanya dibatalkan “sementara.” Artinya, tidak menutup kemungkinan Kemendagri masih akan menerbitkan aturan baru yang substansinya bisa saja tidak jauh beda dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 yang Menuai Polemik

Dalam Permendagri itu, Surat Keterangan Penelitian (SKP) wajib dimiliki bagi siapa pun yang berniat melaksanakan riset di seluruh wilayah Indonesia. Pengecualian hanya diberikan untuk penelitian dalam rangka tugas akhir pendidikan, dan yang dilakukan instansi pemerintah serta sumber pendanaannya berasal dari APBN atau APBD. 

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 ini diatur mengenai cara pengajuan Surat Keterangan Penelitian (SKP), syarat-syarat, serta hal-hal yang bisa membuat surat itu tidak diterbitkan pemerintah. 

Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) tergantung pada ruang lingkup penelitian. Jika penelitian dilakukan di wilayah nasional, atau lebih dari dua provinsi, maka izin berada di tangan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri melalui Unit Layanan Administrasi. Untuk riset di lingkup provinsi, yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) adalah Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi. 

Jika ruang lingkup riset adalah kabupaten/kota, maka penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) berada di Bupati/Wali Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah. Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) bisa dilakukan jika koordinasi sudah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah dan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah. 

Namun, Surat Keterangan Penelitian (SKP) tersebut bisa tidak diberikan kepada peneliti jika riset yang hendak dilakukan dianggap membawa dampak negatif. Penilaian negatif atau tidaknya sebuah riset ditentukan kajian Dirjen Polpum Kemendagri atau Badan/Kantor Kesbangpol Provinsi, Kabupaten, atau Kota. 

Penolakan penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) karena potensi dampak negatif sebuah riset diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018.

Surat Keterangan Penelitian (SKP) juga berpotensi tidak diterbitkan apabila peneliti tak mematuhi norma atau adat istiadat. Selain itu, juga bila kegiatannya “meresahkan masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” yang diatur pada pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018. 

Namun, tidak ada ukuran jelas mengenai arti “dampak negatif” pada beleid itu. Ketiadaan itu membuat munculnya anggapan pemerintah hendak membatasi kemajuan ilmu pengetahuan.

Mengutip situs tirto.id, Direktur Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (Inkrispena) Yohannes Wasi Gede Puraka mengatakan, pengaturan soal penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) bisa mengekang sehingga membuat orang malas melakukan riset pengembangan produk. Padahal, inovasi berbasis riset sedang didorong keberadaannya dan menjadi strategi perekonomian pemerintah. 

Kritik serupa juga diungkapkan profesor riset pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar. Menurut dia, Kemendagri harusnya tidak berlebihan membatasi kegiatan peneliti.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo. (Foto: ANTARA/Wahyu Putro) 

Alasan Pemerintah Mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018

Sementara Kemendagri mengklaim tak berniat mengekang kemajuan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan riset kritis dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018. Direktur Jenderal Polpum Kemendagri Soedarmo mengatakan, peraturan itu dikeluarkan semata untuk menyederhanakan proses perizinan riset.

Permendagri soal Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) mengakomodir keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. Alasannya justru karena dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP), harapannya bisa membuat proses peneliti mendapat surat izin menjadi lebih mudah. 

Jika sebelumnya peneliti harus menunggu selama 6 hari kerja untuk mendapat Surat Keterangan Penelitian (SKP), maka dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 ini pemangkasan waktu terjadi. Soedarmo menjelaskan peneliti hanya perlu menunggu 5 hari kerja sejak permohonan diserahkan hingga Surat Keterangan Penelitian (SKP) diterbitkan. 

Pemerintah juga mengklaim berniat melindungi peneliti dalam melakukan risetnya. Sehingga pengajuan izin Surat Keterangan Penelitian (SKP) harus diserahkan ke Kemendagri atau pemda. Dengan adanya Surat Keterangan Penelitian (SKP), pemerintah disebut bisa mengetahui rencana-rencana riset yang diduga menjadi kamuflase atau akan dilakukan di wilayah rawan konflik.

Mengutip situs kbr.id, Menanggapi persoalan itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, ‘dampak negatif’ yang dimaksud itu tidak langsung mengenai keamanan negara, melainkan lebih pada keselamatan peneliti. 

“Tidak juga langsung berdampak negatif terhadap negara, tetapi ke yang bersangkutan, peneliti juga. Misalnya ini daerah konflik, tapi mau mengajukan penelitian. Kan harus ditunda dulu, dan dibikinkan rekomendasi,” jelas Soedarmo kepada KBR di Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Soedarmo mencontohkan, misalnya ada peneliti mengajukan izin penelitian di Papua dengan kondisi seperti sekarang dimana sedang terjadi perang antarsuku. Otomatis, kata Soedarmo, permohonan itu tidak disetujui lantaran medan berbahaya, sehingga pemerintah tak berani menjamin. 

“Dampak negatifnya bukan pada masalah kegoncangan ideologi, tetapi juga mengutamakan keselamatan peneliti. Itu unsur-unsurnya,” kata Soedarmo.

Terkait persoalan definisi “dampak negatif” riset di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018, Soedarmo mengakui bahwa ada kekurangan dalam penyusunan aturan itu. Ia berkata, ketiadaan rincian soal “dampak negatif” di beleid, dan membuka kemungkinan melakukan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018. 

Selain revisi, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 juga berpotensi memiliki turunan berupa Surat Edaran yang mengatur cakupan “dampak negatif riset.” 

Soedarmo juga mengungkapkan, dalam penyusunan revisi Permendagri, pihaknya memang belum melibatkan peneliti. Hanya kementerian dan lembaga yang dilibatkan. Itu yang jadi kekurangan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) juga belum disosialisasikan. Namun, Soedarmo menegaskan, jika kemudian perlu ada perbaikan, pihaknya siap merevisi lagi, agar aturan bisa lebih baik lagi. (PjR/kemendagri.go.id/tirto.id/kbr.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*