Sabtu , Februari 22 2020
Home / Berita Terbaru / Musrenbang Kecamatan Pahandut Terima 126 Program Prioritas Kelurahan
Musrenbang Kecamatan Pahandut Terima 126 Program Prioritas Kelurahan
Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pahandut yang bertempat di Aula Pertemuan Kecamatan Pahandut Jalan Diponegoro, Palangka Raya

Musrenbang Kecamatan Pahandut Terima 126 Program Prioritas Kelurahan

Kecamatan Pahandut menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Senin (26/2/2018). Musrenbang ini diikuti oleh seluruh lurah dan kepala atau yang mewakili satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).

Acara Musrenbang yang diadakan di aula kantor Kecamatan Pahandut dibuka oleh Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio. Dalam laporannya Camat Pahandut, M Zaini menuturkan dalam Musrenbang ini pihak kecamatan menerima 126 usulan program prioritas dari kelurahan.

Namun tahun ini Bappeda Kota Palangka Raya hanya memberikan jatah 58 program kepada Kecamatan Pahandut untuk direalisasikan di 2019. Karena itu dari 126 usulan program kelurahan itu harus dibahas lagi mana saja yang lebih prioritas.

Zaini menjelaskan melalui Musrenbang tingkat kecamatan inilah ke-126 usulan program kelurahan tersebut difinalkan. Dalam Musrenbang ini semua usulan kelurahan di rangking lagi. Jika rangkingnya tinggi, maka program tersebut yang didulukan.

Dalam forum ini Zaini juga menyampaikan aspirasi dari Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto yang menyebut jika sistem skor untuk menentukan usulan skala prioritas program tidak menguntungkan bagi kelurahan, karena realisasinya cukup lama.

Karena itu ketua dewan yang disampaikan Zaini mengusulkan bagaimana jika setiap kelurahan dialokasikan dana Rp. 2 miliar atau Rp. 3 miliar per tahun, maka usulan program dari masyarakat bisa cepat diakomodasi oleh pemerintah daerah.

Sementara itu dalam sambutannya Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengatakan alokasi anggaran yang wajib disediakan pemerintah daerah untuk mengakomodasi hasil Musrenbang setiap tahun minimal Rp. 83 miiliar.

Ketentuan tersebut telah diamanatkan dalam Perda 18 Tahun 2013. Namun menurut Hera, secara umum besarnya alokasi anggaran kecamatan dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, dan jumlah RT/RW. (PjR/mediacenter.palangkaraya.go.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*