Selasa , Mei 26 2020
Home / Artikel / Kriteria Kemiskinan Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya Dan Kontribusi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penanganan Masalah Sosial
Kriteria Kemiskinan Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya Dan Kontribusi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penanganan Masalah Sosial
Foto : (Ferry/Bid.I/2018) Lokasi Kecamatan Bukit Batu

Kriteria Kemiskinan Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya Dan Kontribusi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penanganan Masalah Sosial

      Latar Belakang Kriteria Kemiskinan Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya Dan Kontribusi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penanganan Masalah Sosial adanya berbagai perbedaan dalam pengukuran terhadap kriteria kemiskinan dapat menghasilkan penarikan kesimpulan yang juga berbeda. Untuk menentukan kemiskinan di Indonesia diperlukan kearifan lokal bagi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah lokal, organisasi nonpemerintah, dan lembaga lainnya.

      Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji kriteria kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan lokal bagi pemangku kepentingan di Kota Palangka Raya, tujuan dari kajian ini, adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun Kriteria Kemiskinan Rumah Tangga di Kota Palangka Raya yang sesuai dengan kebutuhan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya.
  2. Mengidentifikasi Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Menilai kontribusi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pengentasan kemiskinan di Kota Palangka Raya.
Foto : (Ferry/Bid.I/2018) PSKS

Foto : (Ferry/Bid.I/2018) PSKS

Hasil kajian ini adalah :

  1. Tersusunnya Kriteria Kemiskinan Rumah Tangga yang sesuai dengan kebutuhan penyusunan program pengentasan kemiskinan di Kota Palangka Raya  
  2. Teridentifikasinya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Palangka Raya dan kontribusi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah sosial, khususnya pengentasan kemiskinan di Kota Palangka Raya.

Manfaat kajian ini adalah :

  1. Sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Palangka Raya,
  2. Sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam penguatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota Palangka Raya.

Ruang lingkup kegiatan kajian ini adalah :

  1. Melakukan komparasi terhadap pengukuran kriteria kemiskinan rumah tangga yang dilakukan oleh: a) Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka; b) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Palangka Raya; c) Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
  2. Menyusun kriteria pengukuran kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan masalah kemiskinan.
  3. Mengidentifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan masalah sosial di Kota Palangka Raya.
  4. Merumuskan strategi di dalam upaya meningkatkan kontribusi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah sosial  di Kota Kota Palangka Raya.

Keluaran yang hendak dicapai dari kegiatan kajian ini adalah :

  1. Tersedianya kriteria pengukuran kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya.
  2. Terumuskannya rekomendasi kriteria kemiskinan rumah tangga yang sesuai dengan kebutuhan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya
  3. Teridentifikasinya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Palangka Raya
  4. Terumuskannya rekomendasi arahan kebijakan  pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Palangka Raya.

Tinjauan Pustaka :

  • Menurut BPS dan Depsos RI (2003) kemiskinan dimaknai sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (inability of the individual to meet basic needs).
  • Indikator kemiskinan yang menjadi acuan adalah 14 parameter dari Badan Pusat Statistik (BPS)
  • Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang digunakan mengacu pada Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012, yaitu 12 jenis PSKS.

 Metode Penelitian :

  • Metode dasar yang digunakan adalah metode descriptive analysis, yaitu pemecahan masalah aktual secara sistematis dari data yang diperoleh dan dikumpulkan untuk selanjutnya disusun, ditabulasi, dianalisis serta dijelaskan baik secara kualitatif dan kuantitatif.
  • Penentuan lokasi kajian dilakukan dengan metode purposive pada 5 (lima) wilayah Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya. Selanjutnya dari masing-masing wilayah Kecamatan tersebut ditentukan 1 (satu) kelurahan dengan jumlah KK miskin terbanyak berdasarkan Rekapitulasi Basis Data Terpadu (BDT) PFM 2018 yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
  • Kaji banding dilakukan ke Kota Yogyakarta yang dipandang memiliki pengalaman dan banyak menciptakan terobosan (pembuatan peraturan/kebijakan, inovasi kegiatan, dll) dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan PSKS di wilayahnya. Hasil kaji banding tersebut digunakan untuk menambah dan melengkapi data dan informasi yang ada.

Kondisi Wilayah Kajian :

Foto : (Sumber : https://petatematikindo.wordpress.com/2015/02/15/administrasi-kota-palangkaraya)

Foto : (Sumber : https://petatematikindo.wordpress.com/2015/02/15/administrasi-kota-palangkaraya)

  • Kota Palangka Raya terletak pada  113°30’—114°07’  Bujur Timur dan 1°35’—2°24’ Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,52 Km2. Secara administratif, Kota Palangka Raya berbatasan dengan: 1). Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas; 2). Sebelah Timur: Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau; 3). Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau; dan 4). Sebelah Barat: Kabupaten Katingan. Dengan  wilayah  seluas 2.853,52 Km2 Kota Palangka Raya merupakan wilayah administrasi kota terluas di Indonesia. Berdasarkan Perda Nomor 32 Tahun 2002, Kota Palangka Raya dibagi menjadi 5 Kecamatan dan 30 Kelurahan. (Sumber:https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis)
  • Secara demografis, Kota Palangka Raya memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah. Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2017 sebanyak 275.667 jiwa yang terdiri dari 141.179 jiwa laki-laki dan 134.488 jiwa perempuan dengan kepadatan penduduk mencapai 97 jiwa/Km2. Sementara jumlah rumahtangga tahun 2017 sebanyak 74.498 rumahtangga dengan rata-rata anggota rumahtangga sebanyak 3 – 4 orang. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya hingga 52,06% dari jumlah penduduk Kota Palangka Raya dengan kepadatan penduduk mencapai 370 jiwa/Km2, sedangkan penduduk terjarang terdapat di Kecamatan Rakumpit hanya 1,26% dari penduduk Kota Palangka Raya dengan kepadatan 3 jiwa/Km2 (Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2018).(Sumber:https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis)
  • Secara umum jumlah angkatan kerja laki-laki lebih banyak dari angkatan kerja perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Palangka Raya sebesar 62,40%. Tingkat Pengangguran sebesar 7,26%.(Sumber:https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis)
  • Jumlah penduduk miskin di Kota Palangka Raya Tahun 2017 adalah sebesar 9.910 jiwa. Garis kemiskinan Rp. 345.417 /kapita/bulan. Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,51, sedangkan  Indeks Keparahan sebesar 0,14.(Sumber:https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis)

Hasil Kaji Banding Peneliti :

Foto : (Sumber : Peta Single Basemap DIY, Skala 1 : 25.000)

Foto : (Sumber : Peta Single Basemap DIY, Skala 1 : 25.000)

  • Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 Km2 atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyak Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Secara geografis, kota ini terletak antara 110o24’1”‐ 110o28’53” Bujur Timur dan antara 07o15’24”‐07o49’26” Lintang Selatan. Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan.
  • Batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Sleman (Kecamatan Depok dan Kecamatan Mlati); Sebelah Timur: Kabupaten Sleman (Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah) dan Kabupaten Bantul (Kecamatan Banguntapan) ; Sebelah Selatan :Kabupaten Bantul (Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon); Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Kecamatan Gamping) dan Kabupaten Bantul (Kecamatan Kasihan)
  • Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 menurut data BPS mencapai 422.732 jiwa. Jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Umbulharjo (90.775 jiwa atau  21,47  persen),  selanjutnya yaitu  Kecamatan Gondokusuman (461 jiwa atau 11,23 persen). Sementara itu, jumlah penduduk paling rendah yaitu di Kecamatan Pakualaman (9.341 jiwa atau 2,21 persen)
  • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sebesar 65,72 persen. Bila diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, maka tingkat TPAK perempuan 60,05 persen lebih kecil dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 71,81persen. Tingkat pengangguran pada tahun 2017 sebesar 5,08 persen. Jika dilihat dari jenis kelamin tingkat pengangguran laki-laki sebesar 6,06 persen lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran perempuan yang hanya 4,01 persen.
  • Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2015 terjadi kenaikan (36 ribu jiwa) namun selama dua tahun terakhir (2016 dan 2017) sudah mengalami penurunan (32,6 dan 32,2 ribu jiwa).
  • Garis kemiskinan yang ditetapkan di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 423.815. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2017 sebesar 1,58. Indeks keparahan kemiskinan (P2) yaitu 0,19 yang sekaligus menunjukan rendahnya tingkat kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kota Yogyakarta.
  • IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2017 termasuk dalam kategori IPM sangat tinggi (IPM ≥80). Pencapaian angka tersebut menggambarkan kualitas pembangunan manusia di Kota Yogyakarta yang lebih baik dibandingkan dengan semua kabupaten/kota di Indonesia.
  • Di Kota Yogyakarta, hanya terdata 25 jenis PMKS. Jenis PMKS yang paling banyak adalah Fakir miskin, jumlahnya sangat besar atau mencapai 75,26% dari total keseluruhan PMKS yang ada di Kota Yogyakarta.
  • Di Kota Yogyakarta , dari 12 jenis PSKS yang seharusnya ada sesuai dengan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 tahun 2012 hanya terdapat 8 jenis PSKS yang ikut serta dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) jumlahnya paling banyak yaitu 1.144 orang. Meskipun sejak tahun 2013 – 2016 terjadi penurunan jumlah
  • Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Yogyakarta diketahui bahwa, masih banyak berbagai program dan Sumber daya kesejahteraan sosial yang dinamakan Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) tersebut belum banyak diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat
  • Dinas Sosial Kota Yogyakarta memiliki 6 program dan 14 kegiatan yang salah satu dari beberapa program tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Terdapat 3 program yang berkaitan dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial, yaitu: 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 2) Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, dan; 3) Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial, yang melakukan pendataan PMKS dan PSKS serta melakukan pemberdayaan pada PSKS.
  • Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Dinas Sosial Kota Yogyakarta didukung oleh anggaran pemerintah daerah yang tertera dalam DPPA Tahun 2017 yang cukup besar.
  • Penyusunan dan penetapan parameter kemiskinan di Kota Yogyakarta dimulai pada waktu tahun 2007 telah mengeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 227 Tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 470/KEP/2007 tentang perubahan Lampiran Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 227 Tahun 2007 menetapkan parameter keluarga miskin Kota Yogyakarta.
  • Penajaman indikator kemiskinan dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode yakni: FGD, analisis data sekunder dari survei yang dilakukan Dinkessos Kota Yogyakarta, dan analisis data primer untuk menguji indikator yang terbentuk.
  • Peserta Diskusi. Adalah yang dapat memberikan banyak informasi tentang kemiskinan yang ada, yakni: Masyarakat miskin, tokoh masyarakat (ketua RW, RT, dll) dan aparat pemerintahan kelurahan, aparat pemerintah kecamatan, dan instansi terkait.
  • Wilayah FGD didasarkan pada pertimbangan : a) yang mewakili sektor usaha (misal, usaha pertanian, industri, dll); b) yang mewakili keunikan tertentu (misal, pinggir sungai, dll)
  • Tahapan FGD. Dilakukan sesuai dengan informan, yaitu: a) FGD dgn masyarakat miskin; b) FGD dengan tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan (Kelurahan); c) FGD dengan aparat Kecamatan, dan; d) FGD dengan instansi terkait.
  • Materi Diskusi. Materi disusun sesuai dengan identifikasi kategori kondisi ekonomi. Peserta mendiskusikan sebab-akibat kemiskinan serta menentukan prioitas dari setiap determinan penentu kemiskinan.
  • Penentuan Bobot dan Indikator Kemiskinan. Nilai Bobot berkisar 0 – 100 persen. Semakin besar bobot suatu indikator semakin penting indikator tersebut dalam mengukur kemiskinan. Penentuan besarnya bobot indikator kemiskinan dihitung berdasarkan hasil Focus Group Discsussion (FGD) perwakilan masyarakat miskin di tiap-tiap kelurahan.
  • Parameter kemiskinan yang disepakati secara bersama-sama oleh masing-masing instansi di Kota Yogyakarta untuk selanjutnya diusulkan untuk menjadi Keputusan Daerah yang secara formal menjadi acuan oleh semua pihak sebagai indikator kemiskinan.(Sumber : Hasil Kaji Banding Lokasi Kota Yogyakarta).

Hasil Kaji Banding ke Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, diperoleh informasi dan masukan sebagai berikut:

  1. Parameter dan Indikator yang ditetapkan dapat lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat dalam mengukur kondisi kesejahteraan masyarakatnya.
  2. Dalam konteks makro, adanya perbedaan dengan data dari BPS yang juga mengukur kemiskinan tidak perlu dipertentangkan, karena nilai guna diantara keduanya sangat berbeda. Pengukuran BPS lebih bersifat makro, sedangkan Pemerintah Kota Yogyakarta lebih bersifat mikro, hanya mencerminkan kondisi di wilayah tersebut.
  3. Dalam konteks kebijakan, ukuran yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta akan lebih dapat diterapkan langsung oleh pemegang kebijakan karena ukuran-ukuran yang digunakan memang benar-benar ukuran yang berlaku dalam tingkat lokal.

     Ukuran Indikator dan Parameter yang disusun Pemerintah Kota Yogyakarta, dapat disesuaikan dengan dinamika sosial ekonomi dan budaya masyarakat, sehingga memiliki sensitivitas dalam mengukur kemiskinan masyarakat. Oleh karena itu penajaman paramater dan indikator selalu dilakukan, menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta.(Sumber : Hasil Kaji Banding Lokasi Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).

Strategi Pemberdayaan PSKS :

  1. Strategi Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial.
  2. Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial.
  3. Strategi Peningkatan IPTEK Kesejahteraan Sosial.
  4. Strategi Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
  5. Strategi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Kesejahteraan Sosial.

Kesimpulan :

  1. Indikator yang paling menonjol dalam mencirikan kemiskinan di Kota Palangka Raya adalah kepemilikan asset dan jenis dinding rumah. Sedangkan Indikator lainnya perlu dibahas secara mendalam dengan stakeholder terkait.
  2. Perlu modifikasi terhadap Indikator sumber penerangan, yaitu dengan menambahkan daya listrik dan kepemilikan listrik (sendiri atau berbagi dengan orang lain).
  3. Perlu modifikasi terhadap Indikator jenis bahan bakar untuk memasak dengan manambahkan bahan bakar LPG 3 kg.
  4. Penguatan peran PSKS untuk memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih sedikit, hal ini terlihat dari penyediaan penganggaran untuk penguatan PSKS masih sedikit.
  5. Penyediaan Sarana Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial masih terbatas.

Rekomendasi

  1. Perlu penyesuaian Indikator kemiskinan jika akan diterapkan di Kota Palangka Raya. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pembobotan. Dimana Indikator yang paling penting dalam mencirikan kemiskinan diberi bobot yang tinggi.
  2. Perlu dilakukan FGD terhadap stakeholder terkait dalam penentuan bobot dari Indikator pertanian yang telah dikaji.
  3. Perlu peningkatan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
  4. Perlu peningkatan anggaran untuk penyediaan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang masih terbatas.(Ferry/Bid.I/2018).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*