Kamis , Februari 20 2020
Home / Berita Terbaru / Kepala Balitbang Kota Palangka Raya, H. M. Barit Rayanto, S.Sos., M.Si, Menghadiri Rakornas Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018
Kepala Balitbang Kota Palangka Raya, H. M. Barit Rayanto, S.Sos., M.Si, Menghadiri Rakornas Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018
Rakornas Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018 digelar 8 - 9 Mei 2018, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta

Kepala Balitbang Kota Palangka Raya, H. M. Barit Rayanto, S.Sos., M.Si, Menghadiri Rakornas Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018

Plt. BPP Kementerian Dalam Negeri, Bapak Drs. Dodi Riyadmadji, M. M. dan Kepala BPP Kota Palangka Raya, H. M. Barit Rayanto, S.Sos., M.Si, Dalam Acara Rakornas Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri, tanggal 8 – 9 Mei 2018, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta

Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018 dan Peluncuran Pusat Jejaring Inovasi Daerah digelar 8 Mei s.d 9 Mei 2018, yang merupakan agenda kegiatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sebagai Pembina Umum penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) dalam rangka memperkuat peran Badan Litbang dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi kelitbangan di daerah.

Acara Rakornas Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018 digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jambi, Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Maluku Utara; Walikota Mojokerto, Bupati Pidie Jaya, Bupati Labuhanbatu, Bupati Deli Serdang, Bupati Solok, Bupati Batang Hari, Bupati Merangin, Bupati Kerinci, Bupati Musi Banyuasin, Bupati Bangka Tengah, Bupati Blitar, Bupati Katingan, Bupati Luwu Timur, Bupati Bombana, Bupati Muna, Bupati Halmahera Utara, dan Bupati Halmahera Tengah.

Dalam Rakornas Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018, hadir juga Para Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dan Lembaga; Para Pejabat Eselon I dan Eselon II Lingkup Kementerian Dalam Negeri; serta diikuti 536 peserta daerah dari beberapa unsur terkait yang menyelenggarakan fungsi Penelitian dan Pengembangan di Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia termasuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para Gubenur, Bupati, dan Walikota yang memiliki kegigihan untuk melaksanakan inovasi pemerintahan daerah, dan sekaligus berkenan menjadi daerah percontohan penerapan replikasi inovasi daerah. Kegigihan berinovasi pemerintah daerah tersebut akan didokumentasikan melalui penandatanganan komitmen penerapannya, sehingga memberi makna pada Rakornas Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2018 dan Peluncuran Pusat Jejaring Inovasi Daerah ini.

“Penandatanganan komitmen sebagai daerah percontohan penerapan inovasi daerah merupakan momentum untuk memulai setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis penelitian, pengembangan dan inovasi. Artinya, kita mulai menghadirkan negara dalam melayani masyarakatnya melalui cara-cara yang luar biasa dan inovatif untuk mendukung Making Indonesia 4.0 yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo”. Terangnya

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahaan saat ini sangat dipengaruhi oleh ketetapatan kita dalam merumuskan regulasi/kebijakan publik (public policy), baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Terdapat 4 (empat) faktor utama yang mendorong pergeseran dalam proses pengambilan keputusan tersebut, yaitu:

  1. Perubahan teknologi terutama pengembangan dan penyebaran informasi serta teknologi komunikasi yang menghilangkan jarak dan waktu, sehingga apa yang kita lakukan di suatu tempat dapat menyebar secara massif ke berbagai tempat lainnya pada durasi waktu yang sama;
  2. Globalisasi yang secara sengaja diintegrasikan ke dalam sistem perekonomian global, sehingga perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah memiliki ketergantungan kepada perekonomian global;
  3. Terjadinya pergeseran peran negara dalam pembangunan inklusif, dimana deregulasi dan privatisasi harus dilakukan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien agar tidak terjadi distorsi pasar, sehingga hal ini menuntut peran aparat sipil negara (ASN) yang professional, dan memiliki pola pikir sistem agar mendapatkan berbagai terobosan yang luar biasa; dan
  4. Tuntutan masyarakat agar melakukan tata kelola kepemerintahan yang baik, lebih transparan, akuntabel, berkinerja tinggi, dan bermanfaat bagi publik.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo menekankan pentingnya perencanaan berbasis penelitian (research-based planning) dan inovasi dalam pelaksanaannya. Artinya, setiap perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berdasarkan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi, sehingga pengambilan keputusan strategis oleh para pimpinan daerah dilakukan secara tepat dan bermanfaat serta bermakna bagi kepentingan publik.

Dalam konteks inilah, Hadi Prabowo mewajibkan setiap Pemerintah Daerah memiliki kelembagaan Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan beban fungsi penunjang masing-masing dan dikelola secara profesional.

Selanjutnya, untuk mengakselerasi agenda penelitian, pengembangan, dan inovasi, agar dilakukan kolaborasi dengan konsep “Litbang Berbagi”, sehingga terjadi kesatuan langkah yang saling mendukung dan mengintegrasikan agenda kelitbangan Pusat-Daerah untuk menganalisis berbagai isue yang berkembang dan memerlukan solusi pada kesempatan pertama.

Rakornas Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018 dan Peluncuran Pusat Jejaring Inovasi Daerah saat ini menjadi istimewa karena kehadiran, kesediaan, dan komitmen para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menjadi daerah penerapan inovasi daerah, yang meliputi:

  1. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang mencakup urusan, kelembagaan, ASN, perencanaan, keuangan, kinerja, dan laporan dalam satu sistem tata kelola yang terintegrasi;
  2. Inovasi Pelayanan Publik berupa pengembangan sistem penyediaan layanan yang dapat diakses masyarakat secara online dan diproses secara elektronik oleh perangkat daerah secara terintegrasi di seluruh Indonesia;
  3. Integrasi inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta sistem pendukung inovasi daerah dan pelaksanaan tugas kelitbangan; serta
  4. Sistem pendukung inovasi dan pelaksanaan tugas kelitbangan, berupa sistem informasi evaluasi dan penilaian inovasi daerah berbasis partisipasi masyarakat, e-survey dan jejaringan penelitian yang terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupten/kota.

“Proses uji coba dapat dirampungkan secara paripurna dalam waktu 3 (tiga) bulan, sehingga pada akhir 2018 kita dapat menerapkannya secara nasional. Begitu pula kepada daerah percontohan dapat segera menjadi tempat belajar bagi daerah lainnya dalam penerapan replikasi inovasi”. Harapannya

Mengakhiri sambutan ini, Hadi Prabowo meminta perhatian terhadap hal-hal berikut:

  1. Para Kepala Daerah agar mendorong Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kelitbangan untuk segera:
  • Mengaktualisasikan dengan tepat dan benar seluruh tugas/fungsi kelitbangan berupa: penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, evaluasi kebijakan, inovasi daerah, pembinaan, pendampingan, dan supervisi, serta manajemen risiko kelitbangan;
  • Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelitbangan yang meliputi: pejabat fungsional peneliti, perekayasa, analis kebijakan dan tenaga lainnya; dan
  • Menyusun program penelitian dan pengembangan yang mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan menumbuhkan inovasi yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga mampu mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima; dan
  • Menyampaikan data inovasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui sistem informasi database inovasi daerah BPP Kementerian Dalam Negeri. Data mencakup inovasi yang menggunakan sistem informasi (daring) maupun yang tidak berbasis sistem informasi (luring).

2. Kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri agar:

  • Merumuskan kajian-kajian yang berskala nasional dan diperlukan masyarakat melalui kolaborasi kelitbangan antara Kementerian Dalam negeri dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah seluruh Indonesia;
  • Mengoordinasikan pemantapan Pusat Jejaring Inovasi Daerah sebagai instrumen untuk mengintegrasikan inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, Komponen Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian/Lembaga terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan

3. Setiap pimpinan komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri agar:

  • menyerahkan aktivitas maupun pembiayaan yang terkait dengan penelitian/pengkajian/ sejenisnya kepada BPP Kementerian Dalam Negeri untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
  • berkoordinasi secara intens dengan Kepala BPP Kemendagri dalam mengembangkan inovasi yang berkaitan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  • membuka akses dan mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke dalam Pusat Jejaring Inovasi Daerah yang akan Saya resmikan hari ini.
  • Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri diminta memberi dukungan bagi pengembangan Pusat Jejaring Inovasi Daerah serta merumuskan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai dasar hukum penerapan replikasi inovasi daerah pada skala nasional.

“Beberapa hal yang wajib menjadi perhatian dan realisasikan bersama secara profesional dalam kerangka waktu yang terukur, sehingga kinerja kelitbangan memiliki makna bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Semoga Rakornas Kelitbangan 2018 berjalan dengan tertib dan lancar”. pungkasnya (PjR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*