Rabu , Februari 26 2020
Home / Berita Terbaru / DPRD Ogan Komering Ilir Belajar Perda Tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan ke Palangka Raya
DPRD Ogan Komering Ilir Belajar Perda Tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan ke Palangka Raya

DPRD Ogan Komering Ilir Belajar Perda Tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan ke Palangka Raya

Empat anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melakukan kaji banding ke DPRD Kota Palangka Raya, Senin (26/2/2018).

Kehadiran empat anggota wakil rakyat dari Pulau Sumatera ini disambut oleh tiga Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya yakni Alfian Batnakanti, Jumatni, dan Sugianor. 

Sementara itu dari Pemerintah Kota Palangka Raya diwakili oleh Asisten II Ikwansyah yang juga menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.

Adapun materi kaji banding yang mereka pelajari ke Kota Cantik Palangka Raya ini adalah optimalisasi fungsi pengawasan bidang ekonomi, pertanian, dan ketahanan pangan.

Namun dari tiga bidang itu yang paling menarik digali oleh anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) adalah soal penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Palangka Raya. 

Menarik digali, karena Kota Palangka Raya sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), sedangkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) belum ada, sehingga sangat kesulitan saat musim kemarau.

DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahu jika keberadaan Perda tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, karena itu belajar ke Palangka Raya untuk mengetahui bagaimana pengaturannya.

“Pada prinsipnya kita tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat. Meski Perda sudah ada, namun kepentingan masyarakat untuk bertani tetap terakomodasi,” tutur Alfian Batnakanti.

Alfian menjelaskan dengan adanya Perda Karhutla, masyarakat yang berada di wilayah gambut memang dilarang untuk membakar, namun untuk daerah dataran tinggi harus diberikan pengecualian.

“Kalau masyarakat tidak boleh membakar, maka pemerintah harus memberikan bantuan alat untuk membuka lahan agar petani juga mudah untuk mengolah lahannya,”tandasnya. (PjR/mediacenter.palangkaraya.go.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*