Senin , Juni 1 2020
Home / Buku/Brosur / HASIL KAJI BANDING BALITBANG KOTA PALANGKA RAYA KE 3 (TIGA) LOKUS DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

HASIL KAJI BANDING BALITBANG KOTA PALANGKA RAYA KE 3 (TIGA) LOKUS DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

HASIL KAJI BANDING BALITBANG KOTA PALANGKA RAYA KE 3 (TIGA) LOKUS DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

1. DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT.
MATERI KAJI BANDING TENTANG KAJIAN PENGEMBANGAN MODEL PENCEGAHAN IMS (INFEKSI MENULAR SEKSUAL) DI KOTA PALANGKA RAYA.

Hasil Kaji Banding di Bandung. Dalam upaya optimalisasi Kajian Pengembangan Model Pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) Kota Palangka Raya yang di lakukan oleh peneliti dari STIKes Eka Harap Palangka Raya (Suryagustina), Bekerjasama dengan Pemko Palangka Raya melalui SOPD Balitbang, di dampingi Dinkes Kota Palangka Raya, Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya melaksanakan kaji banding ke Dinas Kesehatan Kota Bandung Provinsi Jabar Rabu, (8/10/ 2019).
Dengan tujuan menggali program pencegahan HIV dan IMS yang sudah berjalan sesuai dengan program yang telah di rencanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Pemaparan yang disampaikan oleh tim analisis situasi HIV-AIDS di Kota Bandung antara lain jumlah penduduk 2.507.888 jiwa, 30 kecamatan, 151 kelurahan, 80 Puskesmas, 35 RS, layanan koseling dan tes HIV 84 paskes dan 59 layanan IMS serta layanan perawatan dukungan pengobatan (PDP) 9 RS, PDP satelit, 1 klinik swasta, 3 PKM, dan 3 RS.  Layanan komprehensip berkesinambungan merupakan program andalan Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan sifat berjenjang antara lain dari RS, Puskesmas, Kader dan CO GF. Dipaparkan juga terkait penyebaran HIV dan IMS antar populasi beresiko tinggi yaitu dari pelanggan ke penjaja seks laki-laki maupun perempuan, pasangan tetap dan nafza suntik. Diantaranya yang beresiko tinggi yaitu LSL (lelaki sesama lelaki). Infeksi menular seksual (IMS) penularannya terutama melalui hubungan seksual sehingga angka kejadian IMS terus meningkat dan merupakan penyakit yang sulit ditanggulangi. Fenomena HIV-AIDS dan IMS di Masyarakat disebabkan antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang HIV-AIDS dan IMS, adanya mitos-mitos menyesatkan seperti: minum obat-obatan setelah hubungan seks, membasuh alat kelamin dengan cuka, air soda, alkohol, air jahe dll setelah hubungan seks, mencuci liang senggama dgn memasukan odol, betadin, dan jamu; Kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan masih kurang; IMS diobati sendiri dengan antibiotik sehingga menjadi resistensi; stigma dan diskriminasi serta anggapan bahwa upaya penanggulangan HIV-AIDS dan IMS hanya milik instansi atau kelompok tertentu.
Fakta penanggulangan IMS di Kota Bandung: kasus IMS masih terus meningkat, akses kelompok resiko tinggi kelayanan IMS masih rendah, masyarakat umum enggan datang ke layanan IMS karena merasa tidak beresiko, jumlah SDM dan layanan IMS yang memahami tatalaksana IMS sesuai pedoman masih terbatas, kelompok resiko tinggi lebih banyak mengakses layanan IMS tertentu, keterbatasan sarana, dan logistik pelayanan IMS, kampanye kondom oleh petugas pelayanan kesehatan belum optimal, masih banyak masyarakat beresiko mengakses klinik/ bidan/ dokter swasta. Pasien IMS di Faskes layanan IMS di Kota Bandung di mulai dari umur 14 tahun, kasus banyak terjadi pada usia 20-49 tahun yaitu pada usia reproduktif di kota Bandung sangat tinggi.
Strategi pengendalian IMS yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung yaitu: Menurunkan kemungkinan terkena infeksi, jika terpajan dengan cara menurunkan efisiensi penularan perpajanan dengan penapisan rutin; menurunkan pajanan dari orang yg terpajan dengan cara memakai kondom dan intervensi perubahan perilaku; menurunkan durasi infektifitas (memotong rantai penularan dan mencegah komplikasi) dengan deteksi dini (pencarian kasus, pengobatan yang efektif dan benar). Strategi pencegahan dan penanggulangan IMS di Kota Bandung antara lain deteksi dan pengobatan IMS sedini mungkin, penguatan sistem rujukan antar layanan, LSM dan kader, pemberdayaan masyarakat, koordinasi lintas sektor dan peningkatan peran positif pemangku kepentingan, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan populasi kunci serta manajemen pasokan sarana dan logistik termasuk kondom dan pelicin.
Program pencegahan dan pengendalian IMS & HIV di Kota Bandung dimana Wali Kota sekalu ketua Komisi penanggulangan AIDS Kota Bandung sebagai koordinator sekaligus pemimpin dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bandung telah melakukan beberapa program di antaranya:
Menciptakan situasi lingkungan yang kondusif dengan adanya dukungan kebijakan; peningkatan kapasitas HIV-AIDS dan IMS kepada seluruh jajaran birokrasi; memberdayakan semua sumber daya yang ada yaitu LSM perduli AIDS, warga masyarakat swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya program penanggulangan HIV-AIDS & IMS; penyebaran informasi HIV-AIDS & IMS secara komprehensif kepada usia 15-24 tahun untuk mencapai goal SDGS; membuka layanan IMS, tes HIV-AIDS, dukungan, perawatan dan pengobatan di tingkat primer, sekunder dan tersier; integrasi program HIV dan program lainnya yaitu Harm Reduction (Napza), HEBAT (UKS), lolipop (Remaja) PPIA/ pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (KIA); program mitigasi dampak dengan memberikan dukungan kepada kelompok beresiko. Hasil program yang sudah diperoleh yaitu: terbitnya peraturan daerah No. 12 thn 2015 tentang pencegahan penyalahgunaan Napza dan penanggulangan HIV-AIDS; peran serta untuk P2HIV & IMS dan pengurangan stigma diskriminasi terhadap ODHA di perangkat daerah yang memiliki program sesuai dengan tupoksinya; koordinasi yang baik antara LSM, layanan kesehatan, layanan sosial, sehingga terjadi hubungan yang harmonis diantara pelaksana program HIV-AIDS & IMS; pelaksanaan program Harm Reduction (pengurangan dampak buruk narkoba) di 16 Puskesmas dan dikembangkan pula Drop in Center untuk menciptakan lingkungan kondusif melalui penguatan warga perduli AIDS, sehingga klien mudah mengakses layanan; pelaksanaan program HEBAT (Sehat Bersama Sahabat) di 40 SMP jumlah remaja pelajar yang mengikuti program HEBAT yaitu sebanyak 81.667 orang (75%); tersedianya layanan HIV dan IMS yang mudah di akses secara geografis dan ekonomis bagi ODHA tanpa stigma dan diskriminasi dan layanan ramah remaja populasi kunci di 8 Puskesmas, 1 klinik swasta dan 4 RS; untuk memudahkan akses pelayanan ARV selain di RS, bisa diakses di 3 puskesmas, 1 klinik swasta; terintegrasinya program-program KIA, Napza, TB, remaja, UKS dengan program HIV & IMS; kasus HIV-AIDS ditemukan sejak dini sehingga cepat mendapatkan layanan dan berdampak pada penurunan angka kasus dari 30% Kematian karena HIV-AIDS menjadi 10%; meningkatkan kualitas hidup ODHA sehingga berdaya secara ekonomi dalam lingkungan yang bebas stigma dan diskriminasi; program mitigasi dampak yaitu bantuan susu untuk anak ODHA (70 org) bekerja sama dengan Frisian Flag Indonesia, dukungan untuk ODHA tidak mampu bekerjasama dengan Baznas dan Dinsos.
Pembubaran lokalisasi di Kota Bandung dilakukan pada tahun 2007 dengan berbagai tahap antara lain pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, tenga kesehatan dan lintas sektoral, edukasi kepada seluruh masyarakat dan terbentuknya Perda Kota Bandung terkait pencegahan Napza dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS.

APA YANG DI LAKUKAN OLEH TIM KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA.
1. Pemeriksaan HIV, Syphylis, Hepatitis buat ibu hamil dan pasien Suspek yg berobat ke puskesmas.
2. Layanan pengobatan bagi kasus aktif (Syphilys, KL untuk HIV masih dirujuk ke RS. Doris Silvnus Palangka Raya tapi dalam waktu dekat akan dibuka layanan PDP di 3 PJM (Marina Permai Panarung Jekan Raya)
3. Pemberian Vaksin bagi bayi baru lahir dengan ibu positif Hepatitis
4. Layanan Klinik IMS setiap hari Kamis di lokalisasi Bukit Sungkai
5. VCT mobile oleh LSM (PKBI) dan puskesmas di wilayah populasi kunci
6. Pemetaan spot-spot populasi kunci
7. Pendampingan ODHA oleh relawan /penjangkau dari LSM
8. Joint TB-HIV (semua penderita TB wajib periksa HIV dan sebaliknya)

NB. Semua kegiatan tsb adalah dari dana GF ATM kalau dari APBD tidak ada dana, karena dana program di Dinas Kesehatan sangat Minimalis.

2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KOMINFO) KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT.
MATERI KAJI BANDING TENTANG KAJIAN KONSEP PENGEMBANGAN SMART CITY DI KOTA PALANGKA RAYA BERBASISKAN KEARIFAN LOKAL.
Hasil Kaji Banding di Bandung. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Palangka Raya, didampingi Diskominfo, Bappeda, Dinkes, Dinas PPKBPP & PA, Dinsos, dan Disnaker Kota Palangka Raya untuk belajar tentang smart City ke Diskominfo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Rabu (9/10/2019).
Melalui Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Diskominfo Kota Bandung, Ayi Mamat Rochmat memaparkan Bandung Smart City (BSC). Pertimbangan menjadikan Bandung Smart City antara lain adalah potensi kota Bandung yakni memiliki 40 Perguruan Tinggi/Akademi, sebagai kota fashion dan beragam kuliner. Bandung Smart City adalah kota yang berfungsi secara maksimal dalam mengelola berbagai sumber daya kota secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan problematika kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan dimana teknologi menjadi pendorong terciptanya solusi tersebut ditunjang infrastruktur yang kuat dan sumber daya manusia yang siap untuk memberikan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya menuju kota Bandung yang nyaman dan dicintai.
Dimensi Bandung Smart City meliputi Pemerintahan cerdas, branding cerdas, ekonomi cerdas, pola hidup cerdas, masyarakat cerdas, lingkungan cerdas, evaluasi smart city, smart college, smart district, pameran dan marketplace.
Ditambahkan oleh Kepala Seksi Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ganjar Setya Pribadi, Regulasi penguatan Bandung Smart City
1. Perwal Rencana Induk Bandung Kota Cerdas
2. Perwal Tata Kelola TIK
3. Perwal Tata Kelola Data
4. Kepwal Tim Pelaksana Smart City
5. Kepwal Evaluator SPBE
6. Kepwal Dewan Smart City
7. Kepwal Manajemen Pengelolaan Sistem Informasi
8. Kepwal Tim Koordinasi SPBE
9. Standarisasi Sumber Daya TIK
10. Standarisasi SDM TIK
11. Standarisasi Hardware dan Software

Sesuai penilaian dari Kementerian Kominfo RI, Bandung Smart City mendapat kategori Smart dengan nilai A, kata Pak Ayi.
Selanjutnya di bawah ini adalah beberapa catatan penting dan krusial yang diperoleh dari hasil diskusi tersebut  dirangkum sebagai berikut :
Konsep Smart Cityadalah konsep yang telah dikembangkan oleh pemerintah Nasional, dalam rangka memperbaiki kualitas (pelayanan publik, ekonomi, sosial, dan lingkungan) wilayah perkotaan yang dimasa mendatang, akan menghadapi ledakan pertumbuhan penduduk, dan semakin masifnya revolusi industri yang berbasiskan  teknologi komunikasi dan informasi. Konsep ini telah mengalami perkembangan dari konsep kota digital dengan sistem pemerintahan yang berbasiskan elektronik. Konsep Smart City merupakan konsep yang lebih maju, berada di semua ranah baik pemerintahan kotanya, pelayanan publiknya, lingkungannya, transportasinya, utilitasnya, sistem ekonominya, segi sosialnya, dan budayanya. Teknologi komunikasi dan informasi  merupakan backbone untuk Smart City. Sehingga dengan kata lain definisi Smart City dapat di sederhanakan sebagai kota yang mampu mengelola sumber daya yang dimiliknya dengan cerdas.
Selanjutnya, di dalam pembangunan dan pengembangan konsep Smart Citykota Bandung, karena ranah Smart City menyentuh seluruh perikehidupan seluruh warga kota bandung dan pemerintahnya sebagai pelayan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kualitas wilayah perkotaan, maka aspek esensial yaitu budaya masyarakat kota Bandung, yang secara mendasar merupakan budaya Sunda, menjadi penting untuk di perhitungkan. Teknologi digital merupakan tulang punggung dari smart city belaka. Itu hanya sebuah tools, dari apa yang paling vital yaitu interaksi, dinamika dan sinergi masyarakat dan pemerintah kota Bandung dalam menyelesaikan persoalan-persoalan perkotaan, sehingga kualitas wilayah perkotaan menjadi lebih baik dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi.
Kearifan lokal yang bersumber dari budaya sunda muncul di dalam memecahkan persoalan, seperti misalnya kedekatan masyarakat Sunda dengan nilai-nilai agamis, betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah kota Bandung untuk mendialogkan upaya pemecahan masalah masyarakat. Pemuka-pemuka agama, ulama-ulama, guru-guru agama dilibatkan sebagai tenaga penyuluh oleh instansi terkait. Yang lain adalah memberikan nama untuk aplikasi bagi masing-masing instansi di dalam bahasa sunda, walaupun memiliki arti yang lain dalam bahasa Inggris. Upaya ini dapat mendekatkan masyarakat dengan teknologi komunikasi dan informasi tanpa harus merasa bahwa itu adalah sesuatu yang asing.
Pemerintah Kota Bandung melalui dinas Kominfonya menyatakan siap untuk membantu pemerintah kota Palangka Raya di dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasiskan elektronik  dan selanjutnya smart city. Komitmen tersebut hanya tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah kota Palangka Raya untuk menyelenggarakan pelatihan dan workshop dengan tenaga pelatih dari pemerintah kota Bandung dan dukungan duplikasi aplikasi-aplikasi yang telah dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung.

3. DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT.
MATERI KAJI BANDING TENTANG KAJIAN BONUS DEMOGRAFI DI KOTA PALANGKA RAYA BERBASISKAN KEARIFAN LOKAL.
Hasil Kaji Banding di Bandung.